JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение


Sejarah pembentukan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian tidak terlepas dari apa yang disebut REL (Research–Extention Linkage) atau keterkaitan penelitian dan penyuluhan. Dapat dikatakan bahwa sejarah pembentukan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian berawal dari upaya untuk meningkatkan keterkaitan penelitian dan penyuluhan. Pemahaman terhadap sejarah ini akan membantu kita menilai diri sudah sejauh mana Balai Pengkajian Teknologi Papua berhasil mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan setelah dasa warsa usia yang telah dilaluinya.

 

Pada awal tahun 1990-an Badan Litbang Pertanian melakukan serangkaian kegiatan yang dikenal dengan Research- Extension Linkage (REL), yang bertujuan mengkaitkan penelitian dan penyuluhan. Hal ini didasari atas pengamatan bahwa penelitian dan penyuluhan seakan berjalan sendiri-sendiri. Rekomendasi pertanian selama ini lebih bersifat nasional dan top-down.

 


Beberapa kegiatan REL kemudian dirancang dan diimplementasikan dengan melibatkan peneliti, penyuluh, dan petani di sejumlah Provinsi dalam kegiatan yang mencakup identifikasi masalah yang dihadapi petani di lapang, perakitan teknologi, gelar teknologi, temu lapang dan publikasi. Sejalan dengan itu studi mengenai sistem penyampaian hasil penelitian dan umpan baliknya deselenggarkan di enam Provinsi: Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, DKI Jakarta dan Nusatenggara Barat. Hasil studi kemudian dibahas dalam suatu pertemuan Badan Litbang Pertanian pada bulan Juli 1993. Salah satu rekomendasi pertemuan tersebut adalah perluasan peran dan fungsi Balai Informasi Pertanian (BIP) sebagai home base peneliti dan penyuluh dengan kedudukan sebagai perpanjangan tangan Badan Litbang Pertanian.

 

Pembentukan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yang menyatukan unsur penelitian dan penyuluhan di bawah satu atap diharapkan dapat meningkatkan keterkaitan antara unsur penelitian dan penyuluhan. BPTP diharapkan lebih menitik beratkan kegiatannya pada penelitian adaptif dan verifikasi (hilir), sedangkan Balai penelitian lebih mengarah ke penelitian hulu (upstream). Informasi hasil penelitian yang bersifat nasional oleh balit lebih lanjut dikaji oleh BPTP sehingga menghasilkan teknologi yang spesifik lokasi. Selain itu, penyampaian umpan balik maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 798/Kpts/OT/210/12/94 tanggal 13 Desember 1994 dibentuk sebelas BPTP, enam LPTP (Loka Pengkajian Teknologi Pertanian) termasuk diantaranya LPTP Koya Barat dan Insatalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) yang tersebar di dua puluh tujuh Provinsi. Selanjutnya sebagai suatu komponen kecil dari sistem pembangunan pertanian nasional maupun wilayah Irian Jaya, LPTP Koya Barat pun tidak terlepas dari adanya perubahan situasi dan kondisi yang sedang berkembang.

 

Pembangunan pertanian dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat global maupun domestik. Salah satu perubahan lingkungan strategis tersebut adalah lahirnya Undang- Undang Nomor 22/1999 tentang otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Selain itu krisis ekonomi yang melanda Indonesia mengharuskan dilakukannya reformasi pembangunan pertanian, agar sektor pertanian mampu menjadi sektor andalan dan penggerak utama perekonomian nasional. Untuk itu peran agribisnis sangat menentukan. Dalam sistem agribisnis, pembangunan pertanian diarahkan kepada pertanian modern yang memiliki daya saing tinggi, bernuansa kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Untuk mencapai kondisi pertanian seperti itu, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak diperlukan.

 

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis tersebut, maka kebijakan penelitian dan pengembangan pertanianpun telah mengalami perubahan mendasar atau reorientasi, yaitu: (1) dari perencanaan sentralistik menjadi desentralistik; (2) dari pendekatan komoditas menjadi pendekatan sumberdaya dan pemberdayaan masyarkat melalui usaha pertanian yang dihela oleh kemampuan permodalan; (3) dari penelitian yang terfokus pada teknologi budidaya menjadi penelitian berimbang antar penelitian dasar dan penelitian terapan; (4) dari cara pandang umum menjadi spesifik lokasi; dan (5) dari prioritas yang didasarkan pada produksi menjadi prioritas yang didasarkan atas pasar.

 

Dengan demikian maka penelitian dan pengembangan diarahkan pada upaya untuk menghasilkan inovasi pertanian untuk memecahkan masalah-masalah petani dan pengguna lainnya. Di lain pihak juga berupaya mempercepat terwujudnya pertanian tangguh dan modern, sebagai respons terhadap perubahan global serta tuntutan desentralisasi penelitian dan pengembangan, maka Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian melakukan reorganisasi sebagai respon terhadap perubahan lingkungan global dan tuntutan desentralisasi penelitian dan pengembangan, yang tangguh dan modern. Maka pada pada tahun 2001 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 350/Kpts/OT.210/6/2001 diadakan penyempurnaan Organisai dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), yaitu dengan membentuk 26 BPTP di 26 Provinsi, termasuk di dalamnya BPTP Papua, berlokasi di Sentani dengan tiga Kebun Percobaan yaitu Kebun Percobaan Sorong, Kebun Percobaan Mulyama dan Kebun Percoobaan Koya Barat. Tahun 2003 Kebun Percobaan berkembang dari 3 menjadi 5, yaitu adanya penambahan Kebun Percobaan Merauke dan Kebun Percobaan Manokwari. Seiring dengan adanya pemekaran provinsi, dimana Provinsi Papua di pecah menjadi dua provinsi yakni dengan berdirinya Provinsi Papua Barat, maka pada tahun 2007 Kebun Percobaan yang ada di Manokwari dan Sorong, menjadi milik BPTP Papua Barat.  Hingga saat ini BPTP Papua memiliki 3 Kebun Percobaan.